bongkah.id — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan setiap personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menangani bencana alam di wilayah Sumatera menerima insentif operasional sebesar Rp 165 ribu per hari.
Insentif tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan negara terhadap prajurit yang berada di garis depan penanganan kebencanaan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa insentif tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk kondisi darurat bencana. Skema pembiayaan itu terdiri dari dua komponen utama, yakni uang makan dan uang lelah.
“Dalam kondisi darurat, personel TNI di lapangan mendapatkan uang makan sebesar Rp 45 ribu per hari dan uang lelah Rp 120 ribu per hari. Totalnya Rp165 ribu per hari,” ujar Muhari, Kamis (1/1/2026).
Selain insentif personal, BNPB juga menyalurkan dana operasional untuk mendukung pengerahan TNI dalam skala besar. Berdasarkan data BNPB, TNI mengajukan anggaran operasional penanganan bencana sebesar Rp 84 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 2,7 miliar telah disalurkan ke Mabes TNI dan sejumlah komando daerah yang terlibat langsung di lapangan.
“Dana ini telah kami distribusikan ke satuan-satuan yang personelnya terlibat langsung, seperti Kodam Iskandar Muda, Kodam Bukit Barisan, dan Kodam di Sumatera Barat,” kata Muhari.
Puluhan Ribu Personel dan Alutsista Dikerahkan
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa hingga akhir Desember 2025, TNI telah mengerahkan 36.636 personel untuk membantu penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jumlah tersebut dipastikan masih akan bertambah, khususnya pada fase rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.
“Akan ada penambahan personel dari Batalyon Zeni, Batalyon Teritorial Pembangunan, serta tenaga kesehatan,” ujar Agus dalam konferensi pers di Posko Tanggap Bencana Sumatera, Halim Perdanakusuma, Jakarta, medio Desember 2025).
Peran TNI tidak hanya difokuskan pada masa tanggap darurat, tetapi juga pemulihan jangka menengah dan panjang. Dukungan meliputi pembangunan jembatan bailey, hunian sementara dan hunian tetap, pembersihan wilayah terdampak, normalisasi jalan, distribusi logistik, layanan kesehatan, trauma healing, hingga penyediaan air bersih.
Dalam mendukung mobilisasi bantuan, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista) yang difungsikan untuk angkutan logistik, BBM, peralatan listrik, dapur lapangan, kendaraan kesehatan, hingga alat berat.
Dari operasi tersebut, TNI telah mendistribusikan 2.428 ton beras dan logistik ke wilayah terdampak.
Tantangan Kebencanaan Nasional
Indonesia sendiri menyadari pentingnya penanganan kebencanaan secara serius sejak tragedi gempa dan tsunami Aceh pada 2004. Kebencanaan dipahami sebagai persoalan kompleks dan multidimensional, yang menuntut kerja lintas sektor dan koordinasi antarlembaga.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) terungkap bahwa Indonesia berada di peringkat tiga teratas dunia sebagai negara paling rawan bencana. Sepanjang 2019–2023, jumlah kejadian bencana berkisar antara 3.500 hingga 5.400 per tahun, dengan tren yang terus meningkat.
Kondisi tersebut menuntut inovasi dalam tata kelola kebencanaan, termasuk sinergi antara BNPB, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keterlibatan TNI dengan dukungan anggaran operasional dan insentif personel dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam mempercepat respons, mengurangi risiko, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa.
“Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana, agar pemulihan dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan,” tegas Panglima TNI. (kim)
