Bongkah.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri Tahun Anggaran 2025 akhirnya disetujui menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (30/9/2025).
Namun, persetujuan tersebut bukan tanpa catatan. Sejumlah fraksi justru melontarkan kritik tajam yang menusuk, terutama soal rendahnya penyerapan anggaran, proyek mangkrak, hingga tata kelola pemerintahan yang dinilai belum benar-benar berpihak pada rakyat.
PAN: Infrastruktur Bisa Dinomorsekiankan
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi sorotan usai menyampaikan pandangan paling kontroversial. Juru bicaranya, Ricky Dio Febian, menegaskan bahwa prioritas utama anggaran harus beralih pada pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Infrastruktur bisa dinomorsekiankan setelah kesejahteraan rakyat terpenuhi. Saat ini kondisi kebutuhan primer masyarakat masih sangat memprihatinkan,” tegas Ricky.
PAN juga mendorong dorongan masif bagi UMKM serta menekankan pentingnya pengawasan ketat agar janji-janji Wali Kota terkait peningkatan kesejahteraan rakyat tidak sekadar berhenti di podium.
Golkar: Alun-Alun Mangkrak, Program Padat Karya Nyaris Tak Terlihat
Fraksi Golkar menyetujui Raperda, namun menyentil keras kinerja Pemkot. Proyek revitalisasi Alun-Alun yang mangkrak dinilai menjadi simbol kegagalan teknis sekaligus melemahkan denyut ekonomi lokal.
Selain itu, program padat karya yang dijanjikan nyaris tak terlihat wujudnya. “Tiga bulan tersisa dalam tahun anggaran ini, mestinya pemerintah hadir dengan program padat karya masif untuk menekan pengangguran,” ujar jubir Golkar.
Golkar juga mendesak agar anggaran seremonial dipangkas, dialihkan ke layanan publik, infrastruktur nyata, serta sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Gerindra: SILPA Membengkak, Mutasi OPD Tak Tepat
Nada serupa datang dari Fraksi Gerindra. Katino, juru bicaranya, menyoroti rendahnya serapan anggaran yang berakibat pada membengkaknya SILPA, sehingga ekonomi rakyat justru lesu.
Gerindra juga menyinggung mutasi jabatan Kepala OPD yang dianggap tidak tepat waktu dan tidak sesuai disiplin ilmu. “Kepala OPD baru minim pemahaman bidangnya. Bagaimana mau inovatif kalau hanya jadi pengisi kursi?” sindir Katino.
Gerindra mendesak Wali Kota lebih fokus pada program ekonomi kerakyatan, bukan pada aktivitas seremonial.
Fraksi Gabungan: Jangan APBD Setengah Hati
Fraksi gabungan Demokrat, Hanura, dan PKS menyuarakan kekhawatiran serupa. Jubirnya, Ayup Wahyu Hidayatullah, menegaskan agar pemerintah tidak terjebak memaksakan serapan anggaran di ujung tahun. “Kalau dijalankan setengah hati, publik bisa menilai Pemkot tidak disiplin dan tidak konsisten,” katanya.
Berbeda dengan fraksi lainnya, Fraksi NasDem dan PKB memberi persetujuan tanpa kritik keras. NasDem berharap perubahan APBD 2025 bisa memberi manfaat merata bagi seluruh warga Kota Kediri.
Menanggapi kritik, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa perubahan APBD adalah mekanisme penting agar anggaran tetap fleksibel, responsif, dan adaptif.
“Perubahan ini untuk menopang program prioritas daerah dan pelayanan publik. Kami apresiasi masukan DPRD dan berharap dokumen ini segera dievaluasi Gubernur Jawa Timur,” ujar Vinanda.
Meski disetujui, sorotan tajam dari parlemen seolah menjadi alarm keras bagi Pemkot. Publik kini menanti apakah kritik pedas itu hanya berhenti di meja paripurna atau benar-benar akan menjadi bahan perbaikan nyata dalam tata kelola anggaran Kota Kediri. (wan/srp)
