Bongkah.id – Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Amarah Masyarakat Jember (AMJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (9/9/2025). Dalam aksinya, mereka mendesak DPRD menyampaikan aspirasi ke DPR RI, termasuk tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Aksi ini merupakan lanjutan demonstrasi sebelumnya yang digelar di depan Mapolres Jember pada Sabtu (30/8/2025). Massa yang mayoritas berasal dari DPC GMNI Cabang Jember membawa spanduk, poster dan pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi.
Korlap aksi, Abdul Aziz Al-Fazri menegaskan bahwa unjuk rasa ini lahir dari konsistensi perjuangan dalam menyampaikan keresahan masyarakat.
“Yang menjadi poin gerakan hari ini adalah amarah masyarakat Jember. Kami menuntut agar DPRD tidak sekadar mendengar tetapi juga berkomitmen menyampaikan ke pusat,” tegas Aziz di sela aksi.
Sembilan Tuntutan Massa Aksi
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan pokok:
Membebaskan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi. Mengusut tuntas serta mengadili pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat.
Mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena dinilai gagal menegakkan prinsip kemanusiaan. Mereformasi institusi Polri agar kembali pada fungsi pengayom masyarakat.
Mempublikasikan transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Mereformasi sistem kaderisasi partai politik.
Mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Mendesak DPR RI dan DPRD Jember membahas kebijakan progresif yang berpihak pada kedaulatan rakyat.
Respons DPRD Jember
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyatakan siap menyampaikan aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat. “Kami siap mendukung tuntutan massa aksi hari ini dan akan meneruskannya kepada DPR RI. Aspirasi masyarakat Jember harus kami suarakan, karena itu bagian dari amanah,” ujar Halim di hadapan peserta aksi.
Halim menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Jember juga tengah membahas sejumlah regulasi daerah, termasuk Perda Pertanian.
“Kami semua harus berbenah. Ekonomi masyarakat Jember harus benar-benar berputar dengan baik sehingga kesejahteraan bisa meningkat,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 11.20 WIB dan berakhir sekitar pukul 13.20 WIB itu sempat diwarnai perdebatan antara mahasiswa dan perwakilan dewan. Setelah menerima tanggapan resmi beserta pernyataan sikap tertulis dari pimpinan DPRD, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (ata/kim)
