Gubernur Jawa Timur KhofifahIndar Parawansa dalam rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020.

Bongkah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim telah mengucurkan bantuan langsung tunai dan dana desa (BTL-DD) kepada 5.006 keluarga penerima manfaat (KPM) di 10 kabupaten. Setiap keluarga memperoleh bantuan sosial tersebut total sebesar Rp 1,8 juta yang diberikan per bulan Rp 600 ribu.

Dengan demikian Pemprov telah menggelontokan BLT-DD total Rp 3.003.600.000 untuk 5 ribu lebih keluarga yang ada di 50 desa di 10 kabupaten. Sepuluh kabupaten yakni Jombang, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, dan Pamekasan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dana BLT DD tersebut saat ini sudah ada rekening setiap desa. Ia berharap Pemerintah Desa bisa segera menyalurkannya kepada keluarga miskin yang terdampak covid-19. Yakni keluarga penerima yang belum mendapatkan bantuan sembako, PKH, Pra Kerja dan Bansos Tunai dari Kemensos

“Pendataan penerima dilakukan mulai RT/RW dan diverifikasi melalui Musyawarah Desa Khusus agar benar benar tepat sasaran, obyektif, transparan dan yang terpenting tidak double-double dengan bantuan yang lain,” kata Khofifah melalui siaran pers, Selasa (5/5/2020).

Khofifah mengatakan, penyaluran bansos tersebut dilaksanakan sejak akhir April 2020 dan merupakan pencairan dana desa pertama di Indonesia. Nilai bansos akan meningkat lagi pada penyaluran berikutnya.

Untuk diketahui, Jawa Timur mendapatkan alokasi Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp 7,570 triliun dan pagu maksimal untuk BLT DD bisa mencapai Rp 2,285 triliun untuk 1.265.845 keluarga miskin terdampak Covid-19 di 7.724 desa.

Sesuai dengan Permendesa 6/2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, bahwa DD dapat digunakan untuk BLT yang besarnya maksimal 35 persen dari pagu alokasi untuk keluarga miskin terdampak Covid-19. Syaratnya, penerima belum mendapatkan BPNT (bantuan sembako), PKH, Pra Kerja, Bansos Tunai, yang kehilangan mata pencaharian/penghasilan, belum terdata di DTKS (exclusion error) atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun/kritis.

“Mekanisme ini merupakan satu rangkaian utuh, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Proses inilah yang menjadi salah satu penyebab penyaluran BLT DD relatif lambat, karena memang harus dipastikan semua clear and clean,” jelas Gubernur Khofifah. (bid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here